Sambangi Penyidik Kejari Aktivis Minta Oknum Dewan JR di Periksa

Muara Enim --

InformasiPers my. Id. 

Aktivis meminta penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim memprioritaskan laporan pemeriksaan Proyek pokir oknum Anggota DPRD kabupaten Muara Enim inisial JR. 

Bukan tampa alasan isu proyek Pokir ini telah meresahkan dan menjadi perhatian publik secara luas. Yang semakin meresahkan lagi  perusahaan perusahaan luar kabupaten Muara Enim acap kali memenangkan proyek tender maupun proyek penunjukan langsung belebel Pokir. 

Ekonomi berjalan di tempat, pajak mengalir ke tempat lain, perputaran mata uang tidak signifikan, unit Pokja maupun dinas terkait merasa tertekan mengikuti kehendak yang paling menyakitkan jika pelakunya oknum Anggota Dewan sebuah lembaga pengawasan. 

Diterangkanya kepada Awak media jika dirinya menyambangi penyidik Kejari Muara Enim 

jum'at ( 06 -- 02 -- 2026 ) 

dan di Terima dengan  baik oleh dua penyidik Pidsus Kejari Muara Enim " Maksud tujuan saya yang paling pokok adalah menjelaskan secara lisan terkait laporan proyek Pokir oknum JR anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, agar mudah di pahami oleh penyidik modus yang di lakukan oleh terlapor dalam menjalankan aksinya " Terangnya. 

Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kerjasama yang baik pihak penyidik kejari Muara Enim, dirinya berharap laporan tersebut dapat sampai ke meja hijau sebagai bentuk tanggung jawab moril bersama karena isu yang kian meresahkan di kalangan masyarakat " Terima kasih sambutannya , tuntaskan sampai ke meja hijau " sambungnya. 

Selain oknum JR dirinya menyampaikan ke depan akan melaporkan Proyek Pokir oknum  DPRD lain, sesuai standar operasional pemeriksaan laporan tersebut akan di kawal sampai tuntas. 

Seperti di beritakan sebelumnya proyek Pokir oknum JR Anggota DPRD kabupaten Muara Enim dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, tekanan memenangkan proyek pokir dan dugaan aliran fee proyek.

Read More

Dua Insiden Maut Di Area Operasional PTBA.

Tanjung Enim --

InformasiPers  my. Id. 

Dua insiden maut di area operasional PT Bukit Asam (PTBA), Site Bangko Tengah, Kabupaten Muara Enim. Dalam waktu berdekatan, dua pekerja dari perusahaan mitra PTBA dilaporkan meninggal dunia. 

Insiden pertama menimpa seorang karyawan setingkat manajer PT Putra Perkasa Abadi (PPA), perusahaan jasa pertambangan. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mess karyawan di Site Bangko Tengah pada Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi mess tempatnya menginap. Salah satu sumber internal PPA menyebutkan, dugaan awal korban terjatuh di kamar mandi.

“Informasinya korban ditemukan di kamar mandi mess. Dugaan awal terjatuh,” ujar seorang karyawan PPA yang enggan disebutkan namanya.

Sumber tersebut juga mengungkapkan, korban diduga memiliki riwayat penyakit jantung. Korban diketahui baru ditempatkan di Site Bangko Tengah setelah sebelumnya bekerja di Kalimantan.

“Kalau informasinya ada riwayat penyakit jantung. Tapi kami juga tidak tahu pasti,” katanya.

Insiden kedua terjadi di area change shift Le Mans Pit SJS, Site Bangko Tengah. Seorang operator PT Pama Persada Nusantara berinisial WN meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang melibatkan dua unit truk Heavy Duty (HD) pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Dua unit yang terlibat yakni HD 5195 yang dikemudikan PE dan HD 5211 yang dioperasikan korban. Berdasarkan informasi awal, HD 5195 bergerak dari sisi kiri HD 5211. Saat bersamaan, unit tersebut diduga mengalami selip hingga menabrak HD 5211

Nahas, ketika kejadian berlangsung, korban diketahui berada di luar kabin kendaraan. Korban mengalami cedera serius dan sempat mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (1/2/2026).

Di kutif dari Rmolsumsel Kapolres Muara Enim melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, telah terjadi kecelakaan kerja di area pertambangan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Kembali di kutif dari Rmolsumsel bahwa Rangkaian insiden ini memantik sorotan dari kalangan aktivis buruh dan pemerhati lingkungan. Ketua KSBSI Sumsel, Ali Hanafiah, menilai kematian pekerja di sektor tambang tidak bisa dipandang sebagai musibah semata.

“Ini harus diusut tuntas. Apakah murni sakit atau ada faktor lain, termasuk beban kerja dan penerapan K3,” tegasnya, Senin (2/2/2026)

Sorotan juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan. Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, menilai rentetan insiden maut di kawasan tambang tidak lepas dari lemahnya peran negara dalam pengawasan sektor pertambangan Pertanyaannya, seberapa rutin pengawasan dilakukan? Seberapa tegas sanksi dijatuhkan?” katanya.

Ade juga mengkritik minimnya transparansi hasil investigasi kecelakaan kerja di sektor tambang. Menurutnya, banyak kasus berhenti tanpa kejelasan dan tidak menghasilkan perbaikan sistem.

“Tanpa keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas, insiden seperti ini hanya akan dianggap risiko biasa. Padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Negara harus hadir secara nyata, bukan reaktif setelah korban berjatuhan,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PTBA di konfirmasi melalui pesan Whats App mengatakan.... Dua Insiden Maut Di Area Operasional PTBA. 

Tanjung Enim. 

Dua insiden maut di area operasional PT Bukit Asam (PTBA), Site Bangko Tengah, Kabupaten Muara Enim. Dalam waktu berdekatan, dua pekerja dari perusahaan mitra PTBA dilaporkan meninggal dunia. 

Insiden pertama menimpa seorang karyawan setingkat manajer PT Putra Perkasa Abadi (PPA), perusahaan jasa pertambangan. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mess karyawan di Site Bangko Tengah pada Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi mess tempatnya menginap. Salah satu sumber internal PPA menyebutkan, dugaan awal korban terjatuh di kamar mandi.

“Informasinya korban ditemukan di kamar mandi mess. Dugaan awal terjatuh,” ujar seorang karyawan PPA yang enggan disebutkan namanya.

Sumber tersebut juga mengungkapkan, korban diduga memiliki riwayat penyakit jantung. Korban diketahui baru ditempatkan di Site Bangko Tengah setelah sebelumnya bekerja di Kalimantan.

“Kalau informasinya ada riwayat penyakit jantung. Tapi kami juga tidak tahu pasti,” katanya.

Insiden kedua terjadi di area change shift Le Mans Pit SJS, Site Bangko Tengah. Seorang operator PT Pama Persada Nusantara berinisial WN meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang melibatkan dua unit truk Heavy Duty (HD) pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Dua unit yang terlibat yakni HD 5195 yang dikemudikan PE dan HD 5211 yang dioperasikan korban. Berdasarkan informasi awal, HD 5195 bergerak dari sisi kiri HD 5211. Saat bersamaan, unit tersebut diduga mengalami selip hingga menabrak HD 5211

Nahas, ketika kejadian berlangsung, korban diketahui berada di luar kabin kendaraan. Korban mengalami cedera serius dan sempat mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (1/2/2026).

Di kutif dari Rmolsumsel Kapolres Muara Enim melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, telah terjadi kecelakaan kerja di area pertambangan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Kembali di kutif dari Rmolsumsel bahwa Rangkaian insiden ini memantik sorotan dari kalangan aktivis buruh dan pemerhati lingkungan. Ketua KSBSI Sumsel, Ali Hanafiah, menilai kematian pekerja di sektor tambang tidak bisa dipandang sebagai musibah semata.

“Ini harus diusut tuntas. Apakah murni sakit atau ada faktor lain, termasuk beban kerja dan penerapan K3,” tegasnya, Senin (2/2/2026)

Sorotan juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan. Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, menilai rentetan insiden maut di kawasan tambang tidak lepas dari lemahnya peran negara dalam pengawasan sektor pertambangan Pertanyaannya, seberapa rutin pengawasan dilakukan? Seberapa tegas sanksi dijatuhkan?” katanya.

Ade juga mengkritik minimnya transparansi hasil investigasi kecelakaan kerja di sektor tambang. Menurutnya, banyak kasus berhenti tanpa kejelasan dan tidak menghasilkan perbaikan sistem.

“Tanpa keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas, insiden seperti ini hanya akan dianggap risiko biasa. Padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Negara harus hadir secara nyata, bukan reaktif setelah korban berjatuhan,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PTBA di konfirmasi melalui pesan WhatsApp Contreng Biru, anya di baca saja (mengabaikan) untuk sementara tidak ada Respon. 

Read More

Kembali mencuat Di Duga Penyelewengan Dana APBD SPAM Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Di Pertanyakan.

MUARAENIM --

InformasiPers. My. Id. 

Dugaan Penyelewengan Dana APBD Kabupaten Muara Enim Kembali Mencuat Kali Ini Proyek Rehab Sistem Penyediaan Air Minun (SPAM) Jaringan Perpipaan Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, bagaimana tidak Banyak material yang tidak di ganti seperti pintu. Minggu  ( 01 - 01 - 2026 ) 

Hal ini di kehahui awak media ini lantaran informasi dari Salah satu warga desa sigam yang tidak mau mengungkapkan namanya yang berada di lokasi pekerjaan ini  yang mana mengungkapkan

"Proyek ini baru selesai kurang lebih satu bulan, namun dengan anggaran demikian, pintu pun tidak di ganti, selain pintu cat pun ala kadarnya, dan juga plaster cuma di colat colet be,''

"Kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten muara enim yang telah merealisasikan bangunan ini, namun kami ingin apapun bangunan di desa kami di kerjakan sebaik mungkin supaya bisa tahan lama" Pungkasnya

Setelah di lakukan penelusuran siapa kontraktor/pemborong yang mengerjakan hingga saat ini belum diketahui. Namun awak media ini mencoba mengkonfirmasi pihak CV Cahaya Alam Purnama Astomo Melalui Via whatsapp yang mana mengungkapkan, "

"Itu kawan minjam Cv"  Ujarnya

Saat di singgung siapa pemborong guna untuk mendapat berita berimbang langsung dengan pemborong yang mengerjakan, Pihak Cv hanya Mengatakan

"Sedang di tempah minggu depan di pasang. 

Dan  yo agek di benari"  Pungkasnya

Hingga berita ini di terbitkan awak media ini masih melakukan penelusuran guna untuk mengetahui siapa yang mengerja kan proyek tersebut. 

Read More

Jika Ini Dosa, MKD Jangan Hanya Diam.

Muara Enim --

InformasiPers. My. Id. 

Berlarut larutnya isu perselingkuhan SY oknum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, sudah saatnya di tindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

MKD wajib menindak lanjuti isu tersebut karena kemungkinan besar di balik isu tersebut ada pelanggaran pelanggaran luar biasa yang bisa mengarah ke kerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa jadi telah terjadi pengancaman terhadap istri sah SY dan yang paling mengkwatirkan jangan jangan telah terjadi pelanggaran HAM tentang hak hak perempuan. 

Sebagai contoh patut di curigai istri sah SY telah di ceraikan dan telah terjadi KDRT, selanjutnya istri sah SY di ancam tidak boleh melapor, jika melapor ke polisi dirinya tidak akan di beri harta gono gini. 

Selain itu gerakannya terus di pantau di CCTV, dan bisa jadi istri sah SY tidak boleh sering berkomunikasi dengan sahabat sahabatnya, dan ada kemungkinan besar sahabat sahabat istri sah SY di telponi oleh SY agar tidak menemui istrinya. 

Jika benar telah terjadi kejadian seperti di atas tentukah publik wajib mengecam keras, prilaku tersebut karena tidak berperikemanusiaan apalagi SY merupakan pejabat publik. 

MKD harus menjemput bola mendatangi kediaman istri sah SY dan bertanya langsung, bila perlu ikut mendampingi melapor ke polisi jika memang telah terjadi KDRT, sebagai bentuk simpati terhadap kaum perempuan dan bentuk perlawanan atas arogansi SY. 

Sudah banyak bentuk penderitaan istri sah SY, mulai dari isu perselingkuhan, di tinggal nikah sirih, dugaan KDRT, kemungkinan menerima ancaman jika melapor ke polisi, harus mendampingi membesaran anak abak yang masih kecil. Mencari nafkah tambahan dll. 

Menurut isu yang berkembang SY juga nengembar gembor kan cerita ke sesama anggota DPRD jika PRT istri sahnya sudah di ceraikannya baru baru ini, dan dirinya juga acap kali menakut nakuti wartawan lewat cerita dari mulut ke mulut yang memberitakan kasusnya akan di laporkan ke Polda. 

Arogansi arogansi yang di lakukan SY sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas, bukannya intropeksi diri atas perbuatannya sebagai pejabat publik dan mengundurkan diri dari anggota DPRD, dirinya malah menakuti nakuti wartawan akan di pidanakan. 

Tidak hanya MKD yang harus bergerak, aktivis aktivis perempuan, Komnas HAM , Media massa, organisasi organisasi perempuan, LSM, tokoh perempuan Reskrim perlindungan Perempuan dan Anak, jangan diam datangi dan bantu istri sah SY yang saat ini dalam kebingungan maha dasyat, ketakutan karena acaman. 

Jika menang telah terjadi salah dan dosa, mengapa kalian diam. 

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Dedi Arianto di konfirmasi melalui pesan whatApp terkait isu tersebut mengatakan belum menerima laporan.

Read More

Kunjungan Inspektorat Kabupaten Muara Enim, Meninjau Desa Sungai Duren, Di Duga adanya Oknum Sekretaris BPD rangkap Jabatan.

Muara Enim --

InformasiPers .My.Id. 

kamis (29 -- 01 -- 2026)

Rangkap jabatan kembali mencuat ke Publik dan kepemerintahan kabupaten Muara Enim. Di Duga, dengan kunjungan Inspektorat Kabupaten Muara Enim sengaja meninjau Desa Sungai Duren,karena sudah

Mencium adanya Kejanggalan Anggota BPD Rangkap Jabatan PPPK .dan bukan hanya Desa Sungai Duren saja termasuk Desa Alai Selatan dan Desa Lembak.ketiga Desa tersebut termasuk di kecamatan yang sama, Yaitu kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Dari ke Tiga Desa ini,Anggota BPD yang Rangkap Jabatan PPPK sudah cukup 

Lama, yaitu Di Desa Sungai Duren,kurang 

Lebih sudah Dua Tahun, pada Desa 

Alai Selatan dan Desa Lembak kurang Lebih

Sama -- sama Tujuh Bulan Berjalan.

Dari kunjungan beberapa pihak Inspektorat 

Ke Desa Sungai Duren guna untuk mencari keterangan dan penjelasan dari kepada Kepala Desa (Topik) mengenai adanya BPD yang Rangkap jabatan PPPK.di Desa sungai Duren. Di sini Awak Media ini meminta penjelasan Mengenai keterlambatan penanganan BPD yang Rangkap jabatan PPPK .di beberapa Desa yang terdapat Rangkap jabatan.Anggota Inspektorat 

( Irham) Menjelaskan," Banyaknya faktor dan mungkin Yang Rangkap Jabatan tidak terdeteksi Baik dari BKPSDM .PMD.atau inspektorat. itulah kendalanya bisa sampai berlarut - larut seperti ini, tapi setelah Tahu, Pihak Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, pasti sesegera mungkin akan kita Benahi .sesuai dengan peraturan Perundang  -- Undangan dan Peraturan yang berlaku.

Setelah kasus ini sudah kita ketahui masalah ini akan kita tuntaskan sampai selesai. 

dan ada salah satu Anggota BPD menanyakan, Mengapa," Beberapa Anggota Inspektorat Mendahulukan pemeriksaan kepada Desa Kami, Desa Sungai Duren. sedangkan yang membuat Kisruh BPD Desa Lembak yang Rangkap Jabatan.Anggota BPD Bertanya kepada

Salah satu Anggota Inspektorat(Irham).Irham Menjelaskan ," kami di sini ada Tiga Tim.

Untuk Tim yang Ke Desa Lembak dan Desa Alai selatan kebetulan masih ada pekerjaan yang belum selesai, Tapi nanti masalah Rangkap Jabatan ini akan segera di tuntaskan  jelasnya.Baik Dari Desa sungai Duren,Desa Alai selatan dan Desa Lembak.

Ada  dari salah satu Warga yang enggan di sebutkan nama nya mengatakan," seharusnya Anggota BPD yang Rangkap

Jabatan PPPK menyadari, jangan pura - Pura tidak tahu peraturan .sebaiknya sebelum adanya kekisruhan dan sampai Inspektorat turun ke Desa seperti ini. yang Rangkap jabatan sudah mengundurkan Diri. Ketika sudah di angkat PPPK.

Dengan kejadian seperti ini sudah terlihat

Jelas sekali keserakahan Jabatannya.

Dan di sini,Sudah jelas Bagi BPD yang Rangkap Jabatan adanya peraturan PPPK

Larangan Rangkap Jabatan.dan berarti BPD

Tersebut secara terang --terangan menentang peraturan atau SK Bupati dan wali kota Prabumulih.

Jelas warga tersebut.

Sedangkan untuk peraturan Rangkap jabatan ini sudah jelas , menurut Undang -

Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.Badan Permusyawaratan Desa (BPD)memiliki ketentuan yang jelas tentang Larangan rangkap Jabatan 

Larangan Rangkap jabatan Anggota BPD

Juga di atur dalam peraturan pemerintah (PP) No.34 Tahun 2014  tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD.

Sangsi: Jika terjadi Pelanggaran perangkat Desa atau Anggota BPD yang merangkap

Jabatan dapat di kenakan sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis,dan bahkan Pemberhentian dari

Jabatannya.

Read More

Proyek Pokir Oknum Anggota DPRD Fraksi PKS, Di laporkan ke Kajari Muara Enim.

Muara Enim --

InformasiPers. My. Id. 

Pernyataan nara sumber terkait akan ada pelaporan proyek Pokir oknum Anggota DPRD kabupaten Muara Enim inisial JR ternyata bukan gertakan sambal ataupun cerita mengada ngada. 

Laporan tersebut sudah di layangkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim Senin tanggal 27 Januari 2026, dan sudah teregister. 

Nara sumber tersebut menjelaskan dalam pelaporan tersebut dirinya meminta kepada pihak berkompenten untuk memanggil pihak pihak terkait guna di mintai keterangan, mulai dari JR, pihak ketiga, Pokja ULP, PPK, Pengawas dinas dinas terkait sebagai Penguna Anggaran, guna di mintai keterangan. 

" Masyarakat sudah lama merasa resah, inilah saatnya tindakan kongkret harus di lakukan, pelaporan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap uang rakyat, dan ini tidak main main harus di kawal sampai ke meja hijau " Tambah sumber tersebut. 

Dirinya sangat mendukung pihak Kejari Muara Enim dalam bertindak memberantas korupsi, apalagi sudah menjadi sorotan publik dan banyak mata memandang. 

Prilaku prilaku koruptif di lembaga pengawasan seperti DPRD harus di tiadakan, agar tidak terjadi lagi tekanan oknum Dewan yang berakibat pihak SKPD maupun Pokja menjadi serba salah dan mau tidak mau menuruti kehendak yang semestinya tidak harus terjadi. 

Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu. 

 Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi

Read More

Sebuah Puisi Keprihatinan, Gejolak Penindasan Kaum Perempuan

Muara Enim -- 

InformaaiPers. My. Id. 

Prihatin. 

Ribuan hari telah di lalui bersamamu Akhirnya dirimu membagi cinta Sementara anak anakmu beranjak tumbuh dan perlu dekapanmu. Engkau sibuk membagi perasaan kepada yang bukan anakmu. 

Sementara aku tetap kuat seolah tidak terjadi apa apa. 

Tetapi apa balasanmu, setelah batin kini raga engkau sakiti. 

Setelah itu aku baru sadar, hatimu rusak bermandi madu. 

Oh.... Lelaki ku Arungilah perjalananmu bersama jodoh barumu yang tak lazim. 

Engkau telah memilih dia... Lewat kudeta istri berstatus pria lain. 

Dan tak butuh waktu lama, perjalanan kita kandas. 

Kini engkau mantan cintaku... Ku lepas engkau dengan Ikhlas. Walau Hati ini Rasa di Sayat Sembilu. 

Sungguh Prihatin puisi berjudul Prihatin tersebut, seperti tersirat keputusasaan di tengah gejolak tekanan maha dasyat, di pecundangi, di madu, di biarkan memikul beban sendiri. 

Sosok perempuan yang berpura pura tangguh di tengah hegemoni penindasan berlebihan sang suami yang lagi di mabuk madu bersama wanita idaman lain. 

Hari hari berat membersamai istri sah SY membesarkan anak anak mungil harapan keluarga, dirinya tertindas oleh ancaman sang suami yang sudah kehilangan akal sehat. 

Punten....adap Jawa masih di pegang teguh, di sakiti batin, di sakiti raga, karena kebingungan yang terlalu dalam.. Kemana dirinya mengadu sebab sahabat sahabat dekatnyapun diteror tak boleh berkunjung, CCTV pun menjadi alat pamungkas SY memantau. 

Semoga Hari hari sulit segera lepas berlalu.... Dan semoga pimpinan partai SY dapat menyikapi dengan baik, setelah satu tahun musibah maha dasyat hak asasi manusia terlewatkan dari pandangan, engkau para pemimpin jika merasa ini dosa mengapa diam.

Read More