Sambangi Penyidik Kejari Aktivis Minta Oknum Dewan JR di Periksa

Muara Enim --

InformasiPers my. Id. 

Aktivis meminta penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim memprioritaskan laporan pemeriksaan Proyek pokir oknum Anggota DPRD kabupaten Muara Enim inisial JR. 

Bukan tampa alasan isu proyek Pokir ini telah meresahkan dan menjadi perhatian publik secara luas. Yang semakin meresahkan lagi  perusahaan perusahaan luar kabupaten Muara Enim acap kali memenangkan proyek tender maupun proyek penunjukan langsung belebel Pokir. 

Ekonomi berjalan di tempat, pajak mengalir ke tempat lain, perputaran mata uang tidak signifikan, unit Pokja maupun dinas terkait merasa tertekan mengikuti kehendak yang paling menyakitkan jika pelakunya oknum Anggota Dewan sebuah lembaga pengawasan. 

Diterangkanya kepada Awak media jika dirinya menyambangi penyidik Kejari Muara Enim 

jum'at ( 06 -- 02 -- 2026 ) 

dan di Terima dengan  baik oleh dua penyidik Pidsus Kejari Muara Enim " Maksud tujuan saya yang paling pokok adalah menjelaskan secara lisan terkait laporan proyek Pokir oknum JR anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, agar mudah di pahami oleh penyidik modus yang di lakukan oleh terlapor dalam menjalankan aksinya " Terangnya. 

Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kerjasama yang baik pihak penyidik kejari Muara Enim, dirinya berharap laporan tersebut dapat sampai ke meja hijau sebagai bentuk tanggung jawab moril bersama karena isu yang kian meresahkan di kalangan masyarakat " Terima kasih sambutannya , tuntaskan sampai ke meja hijau " sambungnya. 

Selain oknum JR dirinya menyampaikan ke depan akan melaporkan Proyek Pokir oknum  DPRD lain, sesuai standar operasional pemeriksaan laporan tersebut akan di kawal sampai tuntas. 

Seperti di beritakan sebelumnya proyek Pokir oknum JR Anggota DPRD kabupaten Muara Enim dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, tekanan memenangkan proyek pokir dan dugaan aliran fee proyek.

Read More

Dua Insiden Maut Di Area Operasional PTBA.

Tanjung Enim --

InformasiPers  my. Id. 

Dua insiden maut di area operasional PT Bukit Asam (PTBA), Site Bangko Tengah, Kabupaten Muara Enim. Dalam waktu berdekatan, dua pekerja dari perusahaan mitra PTBA dilaporkan meninggal dunia. 

Insiden pertama menimpa seorang karyawan setingkat manajer PT Putra Perkasa Abadi (PPA), perusahaan jasa pertambangan. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mess karyawan di Site Bangko Tengah pada Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi mess tempatnya menginap. Salah satu sumber internal PPA menyebutkan, dugaan awal korban terjatuh di kamar mandi.

“Informasinya korban ditemukan di kamar mandi mess. Dugaan awal terjatuh,” ujar seorang karyawan PPA yang enggan disebutkan namanya.

Sumber tersebut juga mengungkapkan, korban diduga memiliki riwayat penyakit jantung. Korban diketahui baru ditempatkan di Site Bangko Tengah setelah sebelumnya bekerja di Kalimantan.

“Kalau informasinya ada riwayat penyakit jantung. Tapi kami juga tidak tahu pasti,” katanya.

Insiden kedua terjadi di area change shift Le Mans Pit SJS, Site Bangko Tengah. Seorang operator PT Pama Persada Nusantara berinisial WN meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang melibatkan dua unit truk Heavy Duty (HD) pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Dua unit yang terlibat yakni HD 5195 yang dikemudikan PE dan HD 5211 yang dioperasikan korban. Berdasarkan informasi awal, HD 5195 bergerak dari sisi kiri HD 5211. Saat bersamaan, unit tersebut diduga mengalami selip hingga menabrak HD 5211

Nahas, ketika kejadian berlangsung, korban diketahui berada di luar kabin kendaraan. Korban mengalami cedera serius dan sempat mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (1/2/2026).

Di kutif dari Rmolsumsel Kapolres Muara Enim melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, telah terjadi kecelakaan kerja di area pertambangan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Kembali di kutif dari Rmolsumsel bahwa Rangkaian insiden ini memantik sorotan dari kalangan aktivis buruh dan pemerhati lingkungan. Ketua KSBSI Sumsel, Ali Hanafiah, menilai kematian pekerja di sektor tambang tidak bisa dipandang sebagai musibah semata.

“Ini harus diusut tuntas. Apakah murni sakit atau ada faktor lain, termasuk beban kerja dan penerapan K3,” tegasnya, Senin (2/2/2026)

Sorotan juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan. Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, menilai rentetan insiden maut di kawasan tambang tidak lepas dari lemahnya peran negara dalam pengawasan sektor pertambangan Pertanyaannya, seberapa rutin pengawasan dilakukan? Seberapa tegas sanksi dijatuhkan?” katanya.

Ade juga mengkritik minimnya transparansi hasil investigasi kecelakaan kerja di sektor tambang. Menurutnya, banyak kasus berhenti tanpa kejelasan dan tidak menghasilkan perbaikan sistem.

“Tanpa keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas, insiden seperti ini hanya akan dianggap risiko biasa. Padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Negara harus hadir secara nyata, bukan reaktif setelah korban berjatuhan,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PTBA di konfirmasi melalui pesan Whats App mengatakan.... Dua Insiden Maut Di Area Operasional PTBA. 

Tanjung Enim. 

Dua insiden maut di area operasional PT Bukit Asam (PTBA), Site Bangko Tengah, Kabupaten Muara Enim. Dalam waktu berdekatan, dua pekerja dari perusahaan mitra PTBA dilaporkan meninggal dunia. 

Insiden pertama menimpa seorang karyawan setingkat manajer PT Putra Perkasa Abadi (PPA), perusahaan jasa pertambangan. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mess karyawan di Site Bangko Tengah pada Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi mess tempatnya menginap. Salah satu sumber internal PPA menyebutkan, dugaan awal korban terjatuh di kamar mandi.

“Informasinya korban ditemukan di kamar mandi mess. Dugaan awal terjatuh,” ujar seorang karyawan PPA yang enggan disebutkan namanya.

Sumber tersebut juga mengungkapkan, korban diduga memiliki riwayat penyakit jantung. Korban diketahui baru ditempatkan di Site Bangko Tengah setelah sebelumnya bekerja di Kalimantan.

“Kalau informasinya ada riwayat penyakit jantung. Tapi kami juga tidak tahu pasti,” katanya.

Insiden kedua terjadi di area change shift Le Mans Pit SJS, Site Bangko Tengah. Seorang operator PT Pama Persada Nusantara berinisial WN meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang melibatkan dua unit truk Heavy Duty (HD) pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Dua unit yang terlibat yakni HD 5195 yang dikemudikan PE dan HD 5211 yang dioperasikan korban. Berdasarkan informasi awal, HD 5195 bergerak dari sisi kiri HD 5211. Saat bersamaan, unit tersebut diduga mengalami selip hingga menabrak HD 5211

Nahas, ketika kejadian berlangsung, korban diketahui berada di luar kabin kendaraan. Korban mengalami cedera serius dan sempat mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (1/2/2026).

Di kutif dari Rmolsumsel Kapolres Muara Enim melalui Kasi Humas Polres Muara Enim AKP RTM Situmorang membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, telah terjadi kecelakaan kerja di area pertambangan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Kembali di kutif dari Rmolsumsel bahwa Rangkaian insiden ini memantik sorotan dari kalangan aktivis buruh dan pemerhati lingkungan. Ketua KSBSI Sumsel, Ali Hanafiah, menilai kematian pekerja di sektor tambang tidak bisa dipandang sebagai musibah semata.

“Ini harus diusut tuntas. Apakah murni sakit atau ada faktor lain, termasuk beban kerja dan penerapan K3,” tegasnya, Senin (2/2/2026)

Sorotan juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan. Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, menilai rentetan insiden maut di kawasan tambang tidak lepas dari lemahnya peran negara dalam pengawasan sektor pertambangan Pertanyaannya, seberapa rutin pengawasan dilakukan? Seberapa tegas sanksi dijatuhkan?” katanya.

Ade juga mengkritik minimnya transparansi hasil investigasi kecelakaan kerja di sektor tambang. Menurutnya, banyak kasus berhenti tanpa kejelasan dan tidak menghasilkan perbaikan sistem.

“Tanpa keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas, insiden seperti ini hanya akan dianggap risiko biasa. Padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Negara harus hadir secara nyata, bukan reaktif setelah korban berjatuhan,” pungkasnya.

Sementara itu Humas PTBA di konfirmasi melalui pesan WhatsApp Contreng Biru, anya di baca saja (mengabaikan) untuk sementara tidak ada Respon. 

Read More

Kembali mencuat Di Duga Penyelewengan Dana APBD SPAM Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Di Pertanyakan.

MUARAENIM --

InformasiPers. My. Id. 

Dugaan Penyelewengan Dana APBD Kabupaten Muara Enim Kembali Mencuat Kali Ini Proyek Rehab Sistem Penyediaan Air Minun (SPAM) Jaringan Perpipaan Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, bagaimana tidak Banyak material yang tidak di ganti seperti pintu. Minggu  ( 01 - 01 - 2026 ) 

Hal ini di kehahui awak media ini lantaran informasi dari Salah satu warga desa sigam yang tidak mau mengungkapkan namanya yang berada di lokasi pekerjaan ini  yang mana mengungkapkan

"Proyek ini baru selesai kurang lebih satu bulan, namun dengan anggaran demikian, pintu pun tidak di ganti, selain pintu cat pun ala kadarnya, dan juga plaster cuma di colat colet be,''

"Kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten muara enim yang telah merealisasikan bangunan ini, namun kami ingin apapun bangunan di desa kami di kerjakan sebaik mungkin supaya bisa tahan lama" Pungkasnya

Setelah di lakukan penelusuran siapa kontraktor/pemborong yang mengerjakan hingga saat ini belum diketahui. Namun awak media ini mencoba mengkonfirmasi pihak CV Cahaya Alam Purnama Astomo Melalui Via whatsapp yang mana mengungkapkan, "

"Itu kawan minjam Cv"  Ujarnya

Saat di singgung siapa pemborong guna untuk mendapat berita berimbang langsung dengan pemborong yang mengerjakan, Pihak Cv hanya Mengatakan

"Sedang di tempah minggu depan di pasang. 

Dan  yo agek di benari"  Pungkasnya

Hingga berita ini di terbitkan awak media ini masih melakukan penelusuran guna untuk mengetahui siapa yang mengerja kan proyek tersebut. 

Read More

Jika Ini Dosa, MKD Jangan Hanya Diam.

Muara Enim --

InformasiPers. My. Id. 

Berlarut larutnya isu perselingkuhan SY oknum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, sudah saatnya di tindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

MKD wajib menindak lanjuti isu tersebut karena kemungkinan besar di balik isu tersebut ada pelanggaran pelanggaran luar biasa yang bisa mengarah ke kerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bisa jadi telah terjadi pengancaman terhadap istri sah SY dan yang paling mengkwatirkan jangan jangan telah terjadi pelanggaran HAM tentang hak hak perempuan. 

Sebagai contoh patut di curigai istri sah SY telah di ceraikan dan telah terjadi KDRT, selanjutnya istri sah SY di ancam tidak boleh melapor, jika melapor ke polisi dirinya tidak akan di beri harta gono gini. 

Selain itu gerakannya terus di pantau di CCTV, dan bisa jadi istri sah SY tidak boleh sering berkomunikasi dengan sahabat sahabatnya, dan ada kemungkinan besar sahabat sahabat istri sah SY di telponi oleh SY agar tidak menemui istrinya. 

Jika benar telah terjadi kejadian seperti di atas tentukah publik wajib mengecam keras, prilaku tersebut karena tidak berperikemanusiaan apalagi SY merupakan pejabat publik. 

MKD harus menjemput bola mendatangi kediaman istri sah SY dan bertanya langsung, bila perlu ikut mendampingi melapor ke polisi jika memang telah terjadi KDRT, sebagai bentuk simpati terhadap kaum perempuan dan bentuk perlawanan atas arogansi SY. 

Sudah banyak bentuk penderitaan istri sah SY, mulai dari isu perselingkuhan, di tinggal nikah sirih, dugaan KDRT, kemungkinan menerima ancaman jika melapor ke polisi, harus mendampingi membesaran anak abak yang masih kecil. Mencari nafkah tambahan dll. 

Menurut isu yang berkembang SY juga nengembar gembor kan cerita ke sesama anggota DPRD jika PRT istri sahnya sudah di ceraikannya baru baru ini, dan dirinya juga acap kali menakut nakuti wartawan lewat cerita dari mulut ke mulut yang memberitakan kasusnya akan di laporkan ke Polda. 

Arogansi arogansi yang di lakukan SY sudah sangat keterlaluan dan melampaui batas, bukannya intropeksi diri atas perbuatannya sebagai pejabat publik dan mengundurkan diri dari anggota DPRD, dirinya malah menakuti nakuti wartawan akan di pidanakan. 

Tidak hanya MKD yang harus bergerak, aktivis aktivis perempuan, Komnas HAM , Media massa, organisasi organisasi perempuan, LSM, tokoh perempuan Reskrim perlindungan Perempuan dan Anak, jangan diam datangi dan bantu istri sah SY yang saat ini dalam kebingungan maha dasyat, ketakutan karena acaman. 

Jika menang telah terjadi salah dan dosa, mengapa kalian diam. 

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Dedi Arianto di konfirmasi melalui pesan whatApp terkait isu tersebut mengatakan belum menerima laporan.

Read More

Kunjungan Inspektorat Kabupaten Muara Enim, Meninjau Desa Sungai Duren, Di Duga adanya Oknum Sekretaris BPD rangkap Jabatan.

Muara Enim --

InformasiPers .My.Id. 

kamis (29 -- 01 -- 2026)

Rangkap jabatan kembali mencuat ke Publik dan kepemerintahan kabupaten Muara Enim. Di Duga, dengan kunjungan Inspektorat Kabupaten Muara Enim sengaja meninjau Desa Sungai Duren,karena sudah

Mencium adanya Kejanggalan Anggota BPD Rangkap Jabatan PPPK .dan bukan hanya Desa Sungai Duren saja termasuk Desa Alai Selatan dan Desa Lembak.ketiga Desa tersebut termasuk di kecamatan yang sama, Yaitu kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

Dari ke Tiga Desa ini,Anggota BPD yang Rangkap Jabatan PPPK sudah cukup 

Lama, yaitu Di Desa Sungai Duren,kurang 

Lebih sudah Dua Tahun, pada Desa 

Alai Selatan dan Desa Lembak kurang Lebih

Sama -- sama Tujuh Bulan Berjalan.

Dari kunjungan beberapa pihak Inspektorat 

Ke Desa Sungai Duren guna untuk mencari keterangan dan penjelasan dari kepada Kepala Desa (Topik) mengenai adanya BPD yang Rangkap jabatan PPPK.di Desa sungai Duren. Di sini Awak Media ini meminta penjelasan Mengenai keterlambatan penanganan BPD yang Rangkap jabatan PPPK .di beberapa Desa yang terdapat Rangkap jabatan.Anggota Inspektorat 

( Irham) Menjelaskan," Banyaknya faktor dan mungkin Yang Rangkap Jabatan tidak terdeteksi Baik dari BKPSDM .PMD.atau inspektorat. itulah kendalanya bisa sampai berlarut - larut seperti ini, tapi setelah Tahu, Pihak Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, pasti sesegera mungkin akan kita Benahi .sesuai dengan peraturan Perundang  -- Undangan dan Peraturan yang berlaku.

Setelah kasus ini sudah kita ketahui masalah ini akan kita tuntaskan sampai selesai. 

dan ada salah satu Anggota BPD menanyakan, Mengapa," Beberapa Anggota Inspektorat Mendahulukan pemeriksaan kepada Desa Kami, Desa Sungai Duren. sedangkan yang membuat Kisruh BPD Desa Lembak yang Rangkap Jabatan.Anggota BPD Bertanya kepada

Salah satu Anggota Inspektorat(Irham).Irham Menjelaskan ," kami di sini ada Tiga Tim.

Untuk Tim yang Ke Desa Lembak dan Desa Alai selatan kebetulan masih ada pekerjaan yang belum selesai, Tapi nanti masalah Rangkap Jabatan ini akan segera di tuntaskan  jelasnya.Baik Dari Desa sungai Duren,Desa Alai selatan dan Desa Lembak.

Ada  dari salah satu Warga yang enggan di sebutkan nama nya mengatakan," seharusnya Anggota BPD yang Rangkap

Jabatan PPPK menyadari, jangan pura - Pura tidak tahu peraturan .sebaiknya sebelum adanya kekisruhan dan sampai Inspektorat turun ke Desa seperti ini. yang Rangkap jabatan sudah mengundurkan Diri. Ketika sudah di angkat PPPK.

Dengan kejadian seperti ini sudah terlihat

Jelas sekali keserakahan Jabatannya.

Dan di sini,Sudah jelas Bagi BPD yang Rangkap Jabatan adanya peraturan PPPK

Larangan Rangkap Jabatan.dan berarti BPD

Tersebut secara terang --terangan menentang peraturan atau SK Bupati dan wali kota Prabumulih.

Jelas warga tersebut.

Sedangkan untuk peraturan Rangkap jabatan ini sudah jelas , menurut Undang -

Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.Badan Permusyawaratan Desa (BPD)memiliki ketentuan yang jelas tentang Larangan rangkap Jabatan 

Larangan Rangkap jabatan Anggota BPD

Juga di atur dalam peraturan pemerintah (PP) No.34 Tahun 2014  tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD.

Sangsi: Jika terjadi Pelanggaran perangkat Desa atau Anggota BPD yang merangkap

Jabatan dapat di kenakan sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis,dan bahkan Pemberhentian dari

Jabatannya.

Read More

Proyek Pokir Oknum Anggota DPRD Fraksi PKS, Di laporkan ke Kajari Muara Enim.

Muara Enim --

InformasiPers. My. Id. 

Pernyataan nara sumber terkait akan ada pelaporan proyek Pokir oknum Anggota DPRD kabupaten Muara Enim inisial JR ternyata bukan gertakan sambal ataupun cerita mengada ngada. 

Laporan tersebut sudah di layangkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim Senin tanggal 27 Januari 2026, dan sudah teregister. 

Nara sumber tersebut menjelaskan dalam pelaporan tersebut dirinya meminta kepada pihak berkompenten untuk memanggil pihak pihak terkait guna di mintai keterangan, mulai dari JR, pihak ketiga, Pokja ULP, PPK, Pengawas dinas dinas terkait sebagai Penguna Anggaran, guna di mintai keterangan. 

" Masyarakat sudah lama merasa resah, inilah saatnya tindakan kongkret harus di lakukan, pelaporan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap uang rakyat, dan ini tidak main main harus di kawal sampai ke meja hijau " Tambah sumber tersebut. 

Dirinya sangat mendukung pihak Kejari Muara Enim dalam bertindak memberantas korupsi, apalagi sudah menjadi sorotan publik dan banyak mata memandang. 

Prilaku prilaku koruptif di lembaga pengawasan seperti DPRD harus di tiadakan, agar tidak terjadi lagi tekanan oknum Dewan yang berakibat pihak SKPD maupun Pokja menjadi serba salah dan mau tidak mau menuruti kehendak yang semestinya tidak harus terjadi. 

Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu. 

 Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi

Read More

Sebuah Puisi Keprihatinan, Gejolak Penindasan Kaum Perempuan

Muara Enim -- 

InformaaiPers. My. Id. 

Prihatin. 

Ribuan hari telah di lalui bersamamu Akhirnya dirimu membagi cinta Sementara anak anakmu beranjak tumbuh dan perlu dekapanmu. Engkau sibuk membagi perasaan kepada yang bukan anakmu. 

Sementara aku tetap kuat seolah tidak terjadi apa apa. 

Tetapi apa balasanmu, setelah batin kini raga engkau sakiti. 

Setelah itu aku baru sadar, hatimu rusak bermandi madu. 

Oh.... Lelaki ku Arungilah perjalananmu bersama jodoh barumu yang tak lazim. 

Engkau telah memilih dia... Lewat kudeta istri berstatus pria lain. 

Dan tak butuh waktu lama, perjalanan kita kandas. 

Kini engkau mantan cintaku... Ku lepas engkau dengan Ikhlas. Walau Hati ini Rasa di Sayat Sembilu. 

Sungguh Prihatin puisi berjudul Prihatin tersebut, seperti tersirat keputusasaan di tengah gejolak tekanan maha dasyat, di pecundangi, di madu, di biarkan memikul beban sendiri. 

Sosok perempuan yang berpura pura tangguh di tengah hegemoni penindasan berlebihan sang suami yang lagi di mabuk madu bersama wanita idaman lain. 

Hari hari berat membersamai istri sah SY membesarkan anak anak mungil harapan keluarga, dirinya tertindas oleh ancaman sang suami yang sudah kehilangan akal sehat. 

Punten....adap Jawa masih di pegang teguh, di sakiti batin, di sakiti raga, karena kebingungan yang terlalu dalam.. Kemana dirinya mengadu sebab sahabat sahabat dekatnyapun diteror tak boleh berkunjung, CCTV pun menjadi alat pamungkas SY memantau. 

Semoga Hari hari sulit segera lepas berlalu.... Dan semoga pimpinan partai SY dapat menyikapi dengan baik, setelah satu tahun musibah maha dasyat hak asasi manusia terlewatkan dari pandangan, engkau para pemimpin jika merasa ini dosa mengapa diam.

Read More

Menyakiti Hati Rakyat Korupsi Proyek Pokir Pantas Di Meja Hijaukan

Muara Enim

InformasiPers. My. Id. 

Penyalahgunaan proyek Pokir (Pokok-pokok Pikiran)  oknum anggota legislatif merupakan salah satu modus korupsi yang rawan terjadi di daerah, Proyek ini sering disalahgunakan dari tujuan aslinya—menampung aspirasi masyarakat—menjadi alat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. 

Oknum anggota dewan diduga meminta fee atau persentase tertentu dari nilai proyek kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pokir tersebut.

Selanjutnya sering terjadi intervensi dalam penunjukan kontraktor atau bahkan mengatur pemenang lelang pada dinas teknis (SKPD) terkait untuk mengerjakan proyek tersebut, yang bertentangan dengan fungsi pengawasan mereka.

Penggunaan untuk Kepentingan Pribadi/Politik: Dana yang seharusnya untuk pembangunan daerah dialihkan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian aset atau pembiayaan kegiatan politik.

Keterlibatan oknum dalam "mafia pokir" di lingkungan dinas tentulah merugikan dan berdampak  rusaknya kualitas infrastruktur, tidak tepat sasaran pembangunan, serta kerugian keuangan negara yang signifikan.

Sementara itu menurut sumber di kabupaten Muara Enim akan terjadi pelaporan proyek Pokir Anggota DPRD fraksi PKS inisial JR ke Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam waktu dekat. 

Dugaan mengarah ke penyalahgunaan jabatan dan wewenang, terindikasi ikut mengarahkan pemenang tender, dan bukan tidak mungkin menerima aliran dana dari pihak kontraktor. 

Adapun dasar dugaan mengarah  ke persongkolan jahat, kongkalikong, di karenakan saling kenal baik antara kontraktor dan JR. 

Di duga keras agar tidak terlacak modus yang di gunakanpun mengunakan perusahaan luar kota. 

Dugaan tersebut mengarah ke proyek pembangunan Balai di salah satu desa di kecamatan Gunung Megang tetapi pelaporan di lakukan kolektif pada seluruh proyek pokir oknum JR di instansi lain. 

Karena sudah menjadi perhatian publik sejak lama tehadap isu pokir, tentulah pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim memprioritaskan pengusutan jika terjadi pelaporan nanti. 

Dengan baru di lantiknya Kajari Muara Enim, tentulah pasti akan banyak apresiasi masyarakat dan dukungan penuh kepadanya dalam mengusut uang rakyat yang telah menguap ke kantong koruptor rakus dan berdasi. 

Diharapkan rasa keadilan masyarakat dapat di tegakkan dan koruptor ala wakil rakyat dapat di tuntaskan sampai ke meja hijau. 

Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu. 

 Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi.

Read More

Di Anggap Gagal Berantas judi Onlene, AKPERSI Mendesak Presiden Prabowo Lakukan Reshufflie Menkomdigi.

‎JAKARTA-- InformasiPers. My. Id. 

‎Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

‎

‎Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah memblokir ribuan situs judi daring.

‎

‎Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial, bahkan kerap muncul di portal-portal berita.

‎

‎“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino.

‎

‎Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.

‎

‎Dinilai Abaikan Organisasi Pers

‎

‎Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar rumput.

‎

‎Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut tidak mendapat respons.

‎

‎Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.

‎

‎“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.

‎

‎Judi Online Telah Menelan Korban

‎

‎Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online.

‎

‎Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.

‎

‎Reshuffle sebagai Langkah Penyelamatan Ruang Digital

‎

‎AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers, tanpa diskriminasi.

‎

‎“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.

‎

‎Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.

‎

‎Rilis DPP AKPERSI

‎

Read More

TNI Turun langsung, Koramil Pendopo Patroli dan Edukasi Pemuda Abab dari Bahaya Narkoba

Informasi pers.my.id

TNI Turun langsung, Koramil Pendopo Patroli dan Edukasi Pemuda Abab dari Bahaya Narkoba

Abab | PALI —Selasa

Upaya menjaga keamanan sekaligus menyelamatkan generasi muda terus dilakukan TNI AD. Personel Koramil 404-03/Pendopo, Kodim 0404/Muara Enim, menggelar patroli bersama Linmas Kecamatan Abab, pada hari Selasa.

Dipimpin Babinsa Kecamatan Abab Serma Wahyu Khadafi bersama Sertu Usep, Serda Dwi, dan Koptu Suparman, patroli menyasar titik-titik rawan, lokasi keramaian warga, hingga pemeriksaan kendaraan bermotor.

Tak hanya berfokus pada pengamanan, Babinsa juga berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kalangan pemuda, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pembina dan pelindung generasi muda di wilayah Kecamatan Abab, Kabupaten PALI.

Informasi pers.my.id

NS : WK

Read More

Akan Terjadi Pelaporan, Proyek Pokir Oknum Anggota DPRD Muara Enim Ke APH.

Muara Enim. 

InformaaiPers. My. Id. 

Sudah menjadi perhatian publik, dan rumorpun semakin kencang atas dugaan proyek pokok pikiran (POKIR) terindikasi acap kali menjadi ajang tekanan, pengarahan pemenang tender yang sudah barang tentu merupakan perbuatan tidak terpuji serta melanggar hukum karena sebagai pejabat publik DPRD juga sebagai lembaga pengawasan yang ikut mengawasi bukannya turut campur mengarahkan. 

Atas keresahan tersebut menurut sumber akan terjadi pelaporan ke Aparat Penegak Hukum terkait Proyek Pokir salah satu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim fraksi PKS. 

Sumber tersebut memastikan pelaporan tersebut di lakukan dalam waktu dekat, dan setiap perkembangan Update di sampaikan ke media.

Sumber tersebut menjelaskan ada indikasi sambut menyambut antara vendor atau rekanan yang mengerjakan proyek proyek pokir dari Anggota DPRD Fraksi PKS yang lama ke  Anggota DPRD yang baru meski berbeda dapil, lebih rincinya di duga keras vendor tersebut memang ada kedekatan dengan oknum tersebut. 

Vendor tersebut pernah mengerjakan proyek jalan dalam kota di dinas PUPR pokir mantan Anggota DPRD fraksi PKS, di tahun 2025 kemarin vendor tersebut kembali mengerjakan proyek pembangunan balai desa di Dinas PMD pokir oknum Anggota DPRD fraksi PKS yang baru di lantik inisial JR. 

Agar terlihat rapi di duga modus yang digunakan dengan sintem pinjam perusahaan. 

Antara JR, YE ( Mantan DPRD) dan vendor tersebut berteman dan saling kenal , artinya ada indikasi dugaan proyek teman ke teman dalam bahasa hukum Nepotisme. 

Menurut kabar juga JR dan YE sama sama pengurus partai di DPD PKS. 

Hal tersebutlah yang menjadi dasar dugaan pelaporan, apalagi menurut kabar jalan yang di kerjakan oleh Vendor tersebut mendapat temuan hasil pemeriksaan BPK. 

Dasar dugaan pokir oknum DPRD JR di lingkup Dinas PMD tersebut akan di kolektif kan ke seluruh pokir. pokirnya di Dinas lain seperti, jalan produksi dan lain lain. 

Sumber tersebut mengatakan dirinya meminta  APH untuk mendalami apakah telah terjadi aliran dana ke Oknum JR dan dinas terkait serta pihak ULP pada pelaksanaan  proyek pokir tersebut. 

Selain itu juga jika memang terjadi begitu adanya, patut di duga mutu pekerjaan di pertanyakan. Suatu kewajaran pada pengerjaan jalan sebelumnya mendapat temuan BPK. 

Dirinya meminta kepada Aparat penegak hukum (APH)untuk menindak tegas sampai ke meja hijau, sebagai bentuk pelajaran bagi siapa saja yang rela bermain mata dengan pihak ketiga. 

Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu. 

 Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi.

Read More

Isu Renja Menjadi Pokir Mengarah ke Penyalahgunaan Jabatan, Uang Rakyat Layak di Ungkap.

Muara Enim. 

InformasiPers. My. Id. 

Pada tanggal 27 September 2024, 45 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Dilantik, dari 45 Anggota DPRD tersebut ada yang memang pernah duduk menjadi Anggota Dewan dan ada yang berwajah baru. 

Sementara baru saja di lantiknya wakil rakyat tersebut, pemerintah kabupaten Muara Enim di bulan Oktober, November dan Desember 2024 melaksanakan lelang dan penunjukan langsung proyek fisik dan pengadaan di beberapa OPD. 

Proyek proyek tersebut tentulah berasal dari usulan masyarakat baik langsung ke pemerintah lewat desa dan kecamatan maupun di titipkan langsung ke anggota DPRD. 

Jika usulan non DPRD biasa di sebut Renja, dan jika usulan lewat DPRD biasa di sebut Pokok pikiran DPRD alias Pokir. 

Permasalahannya adalah sesuatu yang lumrah jika DPRD berwajah lama di terima usulannya menjadi pokir karena di periode sebelumnya memang usulan usulan tersebut pernah di ajukan, akan tetapi terjadi kejanggalan apabila Anggota DPRD berwajah baru dan baru di lantik di bulan September, di bulan Oktober mendapatkan jatah proyek pokir ? Kapan usulan tersebut muncul. 

Di sanalah mencuat isu jika telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Oknum DPRD yang Baru di lantik dalam meminta jatah pokir dari Usulan Renja dan usulan DPRD lama yang tidak menjadi DPRD lagi. 

Permasalahannya berembus kabar telah terjadi ikut campur DPRD yang baru di lantik dalam proses lelang maupun penunjukan langsung proyek tersebut.

Jika memang terjadi pemaksaan kehendak pada proyek tersebut, tentu telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang mengarah ke perbuatan korupsi kolusi dan Nepotisme atau KKN. 

Sebenarnya tidak sulit untuk mengungkap

Kebenaran tersebut, masyarakat atau pun Lembaga tinggal melapor dugaan dugaan tersebut ke Aparat Penegak Hukum,. 

Selanjutnya akan terjadi pemeriksaan pendalaman kepada pihak Bappeda sebagai input usulan, dan OPD pelaksana kegiatan proyek pokir DPRD wajah baru tersebut. Di sinilah nanti akan terungkap faktanya apakah benar usulan Renja telah menjadi pokir, karena Faktanya setiap usulan harus berdasarkan proposal, pendalaman tersebutlah akan membuktikan apakah telah terjadi pencaplokan usulan. 

Selain itu juga pihak kepala desa ataupun kelurahan penerima manfaat proyek tersebut bisa juga di mintai keterangan apakah benar proyek tersebut usulannya di titip ke oknum DPRD berwajah baru atau sebaliknya tidak. 

Begitu juga mantan Anggota DPRD lama bisa bersuara apakah usulnya telah raip di sulap pelaku korupsi gaya baru. 

Nah tidak ada salahnya bagi aktivis aktivis pengiat anti korupsi melaporkan kejanggalan kejanggalan tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap bumi serasan sekundang, laporkan, tindak lanjuti, kawal sampai tuntas. 

Karena sebelumnya pernah terjadi penangkapan anggota DPRD oleh KPK terkait fee proyek dan saat itu empat Anggota DPRD dari Fraksi PKS ikut di tangkap, tidak ada salahnya jika saat ini Pokir DPRD dari Anggota Dewan barunya ikut di awasi baik di tahun 2024 akhir khususnya tahun Anggaran 2025 dan tahun selanjutnya sebagai contoh pembangunan balai desa perjito yang berada di salah satu desa kecamatan Gunung Megang yang merupakan pokir salah satu Anggota DPRD PKS yang baru di lantik  dari dapil 2.

agar tidak terjadi kejadian serupa, Karena mengarahkan proyek kepada kelompok tertentu atau bahkan menjual belikannya adalah tindakan melawan hukum. 

Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu. 

 Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel belum menanggapi. 

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Dedi Arinto di mintai tanggapan melalui pesan whats App Terkait isu Renja menjadi pokir tahun 2024 sampai dengan berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan.

Read More

Hari Ulang Tahun Megawati Sukarno Putri di Rayain Oleh DPC PDIP Kota Prabumulih Sumatra Selatan.

prabumulih

InformasiPers. My. Id. 

Prabumulih.Dalam rangka perayaan Ulang tahun  H Megawati sukarno putri DPC  PDIP kota Prabumulih Sumatra Selatan melakukan potong tumpeng dan tebar benih ikan  di sekretariat DPC PDIP Prabumulih dan di kolam resistensi kel karang raja.Sabtu 24 januari 2026.

Turut hadir dalam acara perayaan ulang tahun antara lain pengurus  DPC, PAC, dan Ranting PDIP sekota Prabumulih Sumatra Selatan.acara perayaan di mulai berdoa, potong tumpeng dan di tutup tebar benih ikan nila di kolam resistensi kel karang raja. 

Dalam sambutanya ketua DPC PDIP kota Prabumulih Ir Dipe Anom.yang saat ini duduk di kursi wakil ketua 1 DPRD kota Prabumulih.Hari ini kita  memperingati ulang tahun Prof.Dr.(HC) H Megawati sukarno putri yg ke 79 tahun.serta  Memberitahukan kepada para sesepuh partai PDIP  bahwa DPC PDIP kota prabumulih sudah berganti kepengurusan  hingga priode 2025-2030.

Serta kita berharap ibu Megawati sukarno putri kedepanya selalu kuat gagah panjang umur dan dapat memimpin anak- anaknya,pengurus PDI-P kedepan.mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dapat mengayomi dan memimpin kita hingga kedepannya dalam keadaan kompak.amin 

Di tempat yang sama ketika diwawancarai awak media sesepuh partai PDIP kota Prabumulih bapak  suparman 

Menyampaikan semoga  dengan adanya perayaan ulang tahun H ibu Megawati sukarno putri dalam keadaan sehat dan selalu jadi suri tauladan bagi kami  anggota partai PDIP sampai anak ranting,semoga selalu kompak di bawah  kepemimpinan ibu Megawati sukarno. Ucapnya.(Red)

Read More

Kesucian PKS Seolah Ternoda, menimbun Pernikahan Sirih Dari Bibir Perselingkuhan

Muara Enim. 

InformasiPers. My. Id. 

Gempar segemparnya, heboh di jagad raya, SY kader Partai PKS menikah sirih dari bibit perselingkuhan, pernikahanpun di lakukan secara tergesa gesa setelah SY di lantik menjadi pejabat publik Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. 

Setahun berlalu Bom Waktupun meledak kesucian PKS sebagai partai dakwahpun seolah ternodai, publik mengetahui kejadian tersebut meskipun di simpan rapat rapat. 

Dari keluhan istri sah SY yang sering curhat tentang kondisi kehidupannya ke sesama perempuan kader PKS akhirnya kabar tersebut menyebar luas dari mulut ke mulut tak terbendung hingga terjadi pemberitaan. 

Nyinyir nyinyir netizen terus bergulir mempertanyakan sikap PKS " Sebetulnya PKS harus mengambil sikap apapun bentuknya, PKS semua orang tahu idiologinya agama, jangan diam ada kader yang mencoreng nama baik partai " Ujar salah satu netizen menyarankan. 

Partai yang di anggap selama ini berideologi agama di anggap tidak membela kaum perempuan, padahal istri SY terlepas dari pada seorang istri di kabarkan juga seorang kader inti PKS Muara Enim. 

Pergolakanpun terus membara sampai ke tingkat pusat, Laporan terhadap SY dan Sentimental oknum pimpinan PKSpun di gulirkan, Benar saja rekomendasi Presiden PKS DR Al Muzammil Yusuf MSi terkait hal tersebut turun ke Dewan Syari'ah DPP PKS untuk segera menindak lanjuti. 

Dengan terjadinya huru hara isu perselingkuhan tersebut yang mengakibatkan nama baik partai PKS secara nasional seolah ternodai seharusnya oknum oknum pengurus daerah melepas ego sentimennya, melakukan tindakan percepatan pemecatan SY meski PKS harus berat menerima kenyataannya, karena siapapun mereka kader sekalipun bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Read More

Pernikahan Sirih Di Lindungi Secara Kepartaian, Aib Nasional kah Atau Segelintir Oknum PKS.

Muara Enim

InformasiPers. My. Id. 

Pengurus DPD PKS Muara Enim membuat heboh jagad maya, baru baru ini terendus menimbun perbuatan amoral kader mereka SY yang menikah sirih dengan KR ibu rumah tangga yang rela meninggalkan suaminya, parahnya lagi pernikahan tersebut ber bibit perselingkuhan. 

Aib tersebut akhirnya menjadi Bom waktu yang merusak harkat, martabat, nama baik Partai PKS sebagai Partai Berlebel bersih, Berjargon Partai Dakwah dan di kenal sebagai partai kaderisasi paling terdepan. 

Beberapa pengurus Partai di level kabupaten tersebut selama setahun menutup mata seolah tidak terjadi apa apa, sementara istri sah SY linglung tak berdaya menerima nasib hidup. 

Akibat kejadian tersebut jelas telah menimbulkan prasangka prasangka liar di publik jika tatanan aturan di Partai PKS seperti apa, apakah mereka punya undang undang khusus selain undang yang berlaku di Republik ini terkait pernikahan sirih oleh pejabat publik fraksi PKS, atau justru nendapat perlindungan legal di kepartaian. 

Untuk menepis isu perselingkuhan tersebut awak media telah mengkonfirmasi pengurus Partai PKS Muara Enim dan PKS Sumsel, tetapi anehnya tidak di bantah maupun di sanggah oleh mereka. 

Kulit kulit kepercayaan masyarakatpun mulai goyah dan runtuh seperti guguran daun kering, emansipasi wanita terinjak, nasib kader perempuan pun seolah tak di anggap, anak anak yang butuh perhatian sang ayah pun seolah bukan prioritas perhatian. 

Sampai dengan saat ini belum terlihat upaya upaya pemecatan terhadap SY oleh DPD PKS Muara Enim, sementara Presiden PKS DR Al Muzammil Yusuf MSi sudah merekomendasikan Dewan Syari'ah DPP PKS untuk menindaklanjuti. 

Pihak DPD PKS terkesan membedah siapa sebenarnya aktor orang dalam sehingga terjadi kebocoran informasi, bukannya membalas konfirmasi awak media agar keseimbangan pemberitaan terwujud. 

Inilah yang membuat penilaian mata terhadap PKS terasa aneh, seolah melindungi pernikahan sirih di dalam kepartaian, Ada apa dengan PKS.

Read More

Perbuatan Kader PKS Sunguh Terlalu, Emak Emak Ras Terkuat Di Bumi Terseret Emosi.

Muara Enim. 

InformasiPers. My. Id. 

Partai PKS Muara Enim benar benar membuat publik kesal geram dan marah oleh aksi timbun menimbun informasi sampai dengan satu tahun lamanya terkait pernikahan sirih kadernya yang terendus dari bibit perselingkuhan. 

Kisah istri sah SY yang lunglang dan binggung mengadukan nasibnya mengurus anak lima pasca sering di tinggal SY ke Jakarta berbagi waktu bahagia bersama KR istri sirihnya yang rela meninggalkan suaminya demi SY telah mengundang simpati besar kaum perempuan ( Ras terkuat di bumi ). 

Beberapa groub Whats App heboh mengupat melatah perbuatan SY, lebih lebih lagi Partai PKS seolah diam dan bahagia di atas penderitaan batin istri sah SY, sontak saja gemuruh Ras terkuat di bumipun mulai bermunculan mengutuk oknum kader PKS sekaligus Pejabat Publik dua Periode. 

PKS se-Indonesia harus menanggung aib SY, akibat ketidak tegasan para pengurus partai PKS di bawah, melena lenakan Bom waktu kisruh di lema pernikahan sirih. 

Percintaan radikalisme SY dan KR benar benar telah menantang dunia, bagaimana tidak di satu sisi para petinggi PKS Pusat setengah mati memperbaiki dan menjaga citra partai sebaiknya SY dengan santai melakukan perbuatan pelanggaran kode etik, benar benar mencoreng wibawah para petinggi PKS. 

Dalam satu tahun terakhir PKS terjebak dalam dilema perlindungan kepartaian atas tingkah laku SY. Muncul tuduhan tuduhan tak sedap jika PKS menganut mahzab Bar Bar. 

Tetapi inilah Indonesia setiap kebusukan kezoliman dan ketidakadilan bagai hukum rimba pasti muncul pembelanya, tak perlu waktu lama jeritan netizen pun akan sahut sahut menyahut, dan akhirnya PKS sendiri yang menanggung malunya. 

Sementara itu hal tak lazim masih terjadi di tingkat DPD PKS Muara Enim dan DPW PKS Sumsel meski sudah di konfirmasi tetapi tidak ada sanggahan maupun bantahan terkait isu tersebut. 

Tetapi sebaliknya DPP PKS telah mengambil sikap dahulu dengan memerintahkan Dewan Syariah DPP PKS untuk menindak lanjutinya lewat Disposisi Presiden PKS  DR Al Muzammil Yusuf MS.i.

Dan tentulah masyarakat sangat menanti keputusan DPD PKS terkait rekomendasi pemecatan SY.

Read More

Demokrasi Ala Bar Bar, PKS Tercium Menghalangi Non Kader Menuju PAW.

Muara Enim. 

InformasiPers. My. Ad. 

Mencuat isu sentimental para pengurus Partai PKS kabupaten Muara Enim dalam menangani isu perselingkuhan kadernya SY sekaligus Anggota DPRD kabupaten Muara Enim fraksi PKS. 

Dari beberapa sumber, PKS Muara Enim sebenarnya sudah lama ingin memecat SY dari keanggotaan partai akibat ketahuan nikah sirih, tetapi kabarnya salah satu pimpinan PKS Muara Enim merasa takut, karena calon pengganti SY seorang aktivis vocal Pribumi. 

Sentimental salah satu oknum pimpinan PKS yang juga duduk sebagai anggota DPRD kabupaten Muara Enim tersebut menjadi tanda tanya besar, suatu sikap yang berlebihan dan mencurigakan. 

Akibatnya Naluri pemburu berita terbang ke arah kejanggalan, bila mereka bersih kenapa risih, adakah sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui sebagai Anggota DPRD, semisalnya usulan usulan pokok pikiran mereka sudah sesuaikah, ataukah ada indikasi penyimpangan seperti ikut menikmati fee proyek pokir mereka, waktulah yang bisa menjawab. 

Kasus sentimental pimpinan seperti ini sangat berbahaya bagi partai sekelas PKS, masyarakat menjadi sadar dan berpikir aneh aneh menganut paham apa sebenarnya Partai PKS, mengapa kadernya di anggap paling bersih dan di pihak Tuhan padahal masih ingatan masih tajam jika sebelumnya empat anggota DPRD Muara Enim dari fraksi PKS di tangkap KPK menerima fee proyek... empat loh tidak tanggung tanggung. 

Berbicara hak demokrasi sudah barang tentu sebagai warga negara Republik Indonesia siapapun memiliki hak di pilih dan memilih yang sudah pasti ingin berbuah manis dan di lantik, tetapi khayalan khayalan tersebut tertutup rapat di Partai PKS non kader dianggap tidak benar, jahat dan sebagainya. 

Dengan adanya kejadian tersebut terindikasi jika selama ini non kader hanya di anggap pemburu suara di partai PKS partai berjagon keadilan. 

Dan menjelang pemilu ke depan karena jejak digital tak bisa terhapus, sentimental sentimental pribadi oknum tersebut datang dan hadir menghancurkan kredibilitas partai PKS karena bisa saja musuh musuh partai mengamati dan beroperasi senyap menyerang marwah partai lewat bahasa bahasa netizen dan plesetan plesetan semisal Partai Kader Selingkuh atau Partai Kader Sentimen.

Semoga itu semua tidak terjadi. 

Sementara itu Presiden PKS telah menurunkan disposisi kepada Dewan Syari'ah DPP PKS untuk menindak lanjuti laporan pengaduan SY

" Ya Pak disposisi presiden sudah turun ke DSP PKS " Ujar Admin Setjen DPP PKS.

Read More

Bola Panas Isi Perselingkuhan Kader PKS Di Timbun Satu Tahun, Partai Seperti Apakah PKS.

Muara Enim. 

InformasiPers. My. Id. 

Update terbaru terkait pelaporan isu perselingkuhan yang berakhir ke pernikahan sirih seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim fraksi PKS inisial SY memasuki babak baru, Dewan Syariah PKS Pusat sudah mendapat Disposisi Presiden PKS A Muzamil Yusuf untuk menindak lanjuti laporan tersebut. 

" Update Pak, disposisi Presiden sudah turun ke DSP DPP PKS " Bunyi pemberitahuan dari admin Setjen DPP PKS. 

Beliau juga mengatakan akan terus melaporkan perkembangan terkini terkait tindak lanjut laporan tersebut. " Siap Pak " tegasnya ketika di  tanya kembali. 

Langkah cepat pengurus PKS Pusat ini merupakan tanggapan serius dan taktis atas isu yang berkembang dan menepis tanggapan liar masyarakat terkait dugaan dugaan pembiaran kadernya melakukan perbuatan amoral apalagi menjurus ke perselingkuhan. 

PKS Pusat melakukan tranformasi kemajuan Demokrasi dan pembelaan secara luas terhadap kaum hawa dan taat terhadap Undang Undang yang berlaku di Republik ini bahwa sesungguhnya pernikahan sirih tidak sah secara hukum yang berlaku di Negara ini apalagi pelakunya merupakan pejabat publik se orang anggota DPRD dari fraksi PKS. 

PKS Pusat sadar betul jika tidak di sikapi secara hati hati dan tegas terkait kultur agamis terhadap dilema menikah lagi, dampaknya sungguh sangat besar dan fatal khususnya bagi pemilih perempuan yang dengan leluasa dan enteng dapat meninggalkan kecintaannya terhadap partai dakwah PKS tersebut karena hak hak perlindungan perempuan tidak seimbang dan kerdil jika pernikahan sirih di lindungi secara kepartaian. 

Akan muncul pertanyaan pertanyaan besar, belum memimpin Indonesia saja sudah begitu kadernya salah di tutup tutupi, di biarkan bahkan di lindungi bagaimana nanti jika di beri amanah memimpin Negeri, Ngeri martabat Partai layu. 

Sementara itu. 

Tidak terbayangkan bagaimana hancurnya hati kader perempuan PKS melihat musibah istri sah SY yang harus menjalani hidup bersama anak anaknya yang masih kecil kecil sedangan SY asik bercumbu dengan wanita idaman lain. 

Apalagi gono gini pengahasilan dan nafkah pemberian SY mengerus tipis dan banyak mengalir ke pujaan hati yang baru, yang lebih parah lagi akal sehat SY sudah hilang tertutupi nafsu birahi ber mewah mewah bersama KR. 

Akhir ceritanya istri SY hanya bisa mencurhatkan isi hatinya kepada sesama kader perempuan PKS yang tampa di sadari kisah tersebut juga dapat terjadi kepada mereka kader kader perempuan PKS. 

Sungguh dilema maha dasyad bagi istri sah SY, satu sisi istri SY terkukung tak melapor karena aib keluarga, satu sisi pembelaan terhadap emansipasi wanita dari para pengurus PKS di daerah terhadap dirinya tipis, kerdil dan seolah acuh, apa barang kali mereka sesama lelaki juga berpikiran sama, waduh parah mau di bawah kemana partai berselogan dakwah tersebut. 

Kejadian tersebut seperti api di dalam sekam dan bom waktu ketika mendekati pemilu, kader kader perempuan dapat drastis mundur tampa berita berjuang membesarkan partai, karena rasa takut nasib serupa menimpa mereka. 

Dan yang paling meledak dan sudah pasti kedepan nanti, para pemilih perempuan se Indonesia emoh, ogah alias tak mau bahkan alergi terhadap partai PKS yang selama ini di anggap tidak berpihak kepada hak hak hidup harmonis berkeluarga, hak anak anak yang butuh perhatian juga dari seorang ayah. 

Tidak hanya sampai di sana blunder blunder lain juga bergeser kepada isu sentimental pimpinan PKS daerah atas ketakutan jika non kader menerima hak PAW, ada apa dengan mereka jika bersih mengapa risih dan jika non kader di angap tidak benar dan jahat mengapa di tawari menjadi caleg, tentu publik dan netizens menebak nebak sebenarnya partai semacam apakah PKS ini. 

Atas isu dan dampak tidak baik ke depan yang tidak baik baik tersebut, seharusnya pengurus DPD PKS Muara Enim berpikir rasional dan segera mengeluarkan rekomendasi pemecatan SY ke Dewan syari'ah PKS pusat. 

Bagaimana mau menyasar suara perempuan jika ??.

Read More

Dugaan Penyelewengan Dana BOS dan Pungli di SMK Negri 3 Prabumulih, Kepala Sekolah Di DugaSering tidak ada di Kantor.

 

SMK Negeri 3 Prabumulih (NPSN: 70008768) yang berlokasi di Jalan Sungai Medang menjadi sorotan. Sejak tahun 2025 hingga 2026, pihak yang mengaku sebagai awak media menyatakan telah datang ke sekolah lebih dari 5 kali namun tidak pernah menjumpai kepala sekolah.

 

Ada dugaan adanya praktik pungli serta penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kandang yang rusak diduga hanya mengalami kerusakan 30 persen dan masih dapat diperbaiki dengan dana BOS, namun tidak dilakukan. Selain itu, ruangan perpustakaan juga menjadi objek dugaan pungli.

 

Pihak media juga menyatakan bahwa ada informasi bahwa guru-guru di sekolah tersebut telah diperintahkan untuk mengatakan tidak ada pihak sekolah atau sedang rapat jika ditemui wartawan. Hal ini dinilai mengecewakan sebagai bentuk kontrol sosial yang tidak tepat.

 

Media mengimbau KPK dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan bendahara sekolah terkait dugaan yang muncul.

Setalah berita ini terbit kamsek Achmad Sukri, SMKN. 3 prabumulih di WA. Tidak ada respon walaupun berulang ulang diwa atau ditelpon. 

(Bersambung....... Tim Akperi)

Read More

Nafa Urba KW Rela Meninggalkan Suami Demi Pria Idaman Lain.

Muara Enim

InformasiPers. My. Id. 

KR wanita berparas mirip artis ternama Nafa Urba rela bercerai dengan sang suami, tergesah gesah menikah lagi dengan pria idaman lain SY Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim fraksi PKS. 

Kabar tak sedap tentang hubungan gelap SY dan KR cepat menyebar di kalangan kader PKS Muara Enim dan Sumsel bukan tampa sebab, KR secara hukum nikah di republik ini belum resmi bercerai di pengadilan atau hanya memiliki surat talak dari sang suami ketika baru terjadi pertengkaran di antara mereka. 

Menurut informasi SY dan KR sudah sering berhubungan dan acap kali bertemu sebelum terjadinya pernikahan sirih tersebut, dan benar adanya ketika kesempatan muncul SY dan KR buru buru melangsungkan pernikahan. 

Demi Nafa Urba KW, meski sudah menjadi pejabat publik dan baru di lantik menjadi Anggota dewan tetapi SY berani dan dengan sengaja melanggar kode etik partai dan kode etik sebagai Anggota Dewan denganmenikahi pujaan hatinya yang baru. 

Aksi percintaan radikalisme kader partai PKS tersebut merupakan aksi paling gila di abab ini, sebagai kader partai dakwah, SY sama sekali tidak memikirkan nama baik partai PKS akan tercemar oleh ulahnya. 

Dirinya benar benar di rasuki birahi KR bidadari berparas Nafa Urba. 

Kini di kabarkan mereka berdua tinggal di perumahan mewah di kawasan jakarta dan KR sudah memiliki sebuah mobil hadiah dari SY. 

Meski sering tinggal di jakarta SY tetap menikmati gaji dan tunjangan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. 

Selain jarang berada di Muara Enim SY juga jarang berada di Daerah pemilihan 3 dan pembinaan kader PKS di sana di kabarkan sudah di ambil alih oleh bidang kaderisasi PKS Muara Enim. 

Begitu juga terkait jenjang pengkaderan partai dirinya sudah tidak pernah lagi dilibatkan oleh pengurus inti partai atau istilah lainya mendapat sanksi sosial. 

Pasca terkena sanksi sosial, Entah tujuan apa SY juga terpantau pernah mendatangi kediaman wakil ketua partai Gelora Sumsel dan di situ bertemu dengan Sdr Samudra mantan Anggota Dewan Dari PKS juga. 

Di delapan orang kepengurusan baru DPTD PKS Muara Enim tidak ada nama SY lagi. 

Beberapa minggu terakhir isu perselingkuhan kader PKS sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Viral dan menjadi topik utama di beberapa groub daerah, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada bantahan dari pengurus DPD PKS Muara Enim maupun DPW PKS Sumsel.

Read More

Doyan Istri Orang Anggota Dewan Sampai Menikah Sirih, MKD pun Seperti tak di anggap.

Muara Enim

InformasiPers. My. Id. 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) seolah di anggap tiada, di sepelehkan, di buat tidak memiliki harga diri dan Kehormatan oleh SY Anggota dewan fraksi PKS yang melangsungkan nikah Sirih secara tergesa gesa pasca di lantik menjadi wakil rakyat terhormat. 

Sebagai pejabat publik tentulah perbuatan tersebut melanggar etika moral adab dan melukai hati rakyat, bagaimana tidak di tengah himpitan ekonomi rakyat yang serba sulit, SY dengan santai hilir mudik dari Muara Enim ke Jakarta dan sebaliknya berbagi waktu antara istri sah istri Sirih tampa beban.

Sudah barang tentu aktivitas tersebut menganggu pekerjaan sebagai wakil rakyat, tetapi dengan santai SY masih menikmati segala bentuk tunjangan maupun fasilitas yang berasal dari pajak rakyat, sungguh ironis. 

Selain melukai batin rakyat SY tampa malu sering bercerita jika istri sirihnya wajahnya mirip artis Nafa urba dan parahnya lagi antara dirinya dan suami KR berteman, Waduh !! 

Rayuan rayuan SY kepada KR sang Nafa Urba KW di lancarkan siang dan malam karena menurut kabar suami KR jarang pulang ke rumah karena tuntutan tugas, sontak saja SY leluasa melancarkan aksinya bertelponan dan bertemu dengan KR. 

Hari berlalu bulanpun berlalu, terjadi pertengkaran antara KR dan suaminya hingga turun kata talak, nah... Setelah kejadian tersebut SY dan KR yang sudah kasmaran Ujuk Ujuk menikah ya menikah. 

Sebagai pejabat publik SY dengan berani menikahi KR yang belum memiliki Surat Cerai resmi dari pengadilan agama, parahnya lagi pernikahan merekapun tak resmi secara aturan negara alias tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Prilaku amoral SY sebagai pejabat publik yang doyan istri orang tersebut dan sampai merusak rumah tangga orang sungguh merupakan perbuatan Radikal dan tidak memiliki rasa malu sama sekali, sudahlah pejabat publik tokoh agama, SY juga kader partai PKS, partai dakwah yang kenal seantero Indonesia. 

Aksi radikalisme merebut istri orang tersebut merupakan aksi paling gila yang pernah di lakukan kader PKS abab ini, tentulah kejadian tersebut tidak dapat di maafkan dan menjadi pelajaran berharga oleh kader PKS ke depannya. 

SY juga sudah di laporan ke Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS atas dugaan perselingkuhan yang berakhir ke pernikahan Sirih, melanggar kode etik partai sebagai pejabat publik, jarang berada di Muara Enim dan Dapil pemilihan, laporan tersebut telah di disposisi Presiden PKS dan dalam proses. 

Sementara itu pengurus PKS di tingkat kabupaten Muara Enim maupun Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan bantahan atas isu tersebut.

Read More

Dewan Kehormatan DPRD Kecolongan, Dugaan Anggota DPRD Muara Enim Nikah Sirih semakin Viral

Dewan Kehormatan DPRD Kecolongan, Dugaan Anggota DPRD Muara Enim Nikah Sirih Semakin viral. 

Muara Enim. 

Informasipers. My. Id

Dugaan isu perselingkuhan berakhir ke pernikahan Sirih anggota DPRD Muara Enim fraksi PKS inisial SY muncul ke permukaan, bukan tampa masalah sebab pernikahan sirih berlangsung setelah SY menjadi pejabat publik, Dewan kehormatan DPRD Kabupaten Muara Enim kecolongan. 

Tentulah kejadian ini sangat menganggu kenyamanan, nama baik serta marwah DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara etika dan adap sama sekali tidak di hargai dan seolah olah tidak di anggap keberadaannya oleh SY. 

Dengan terjadinya kehebohan atas peristiwa ini sudah barang tentu Dewan Kehormatan DPRD dapat melakukan investigasi secara menyeluruh apakah benar setelah di lantik dan menjadi pejabat publik SY melakukan nikah sirih. 

Dan yang paling penting harus di telusuri apakah SY dan KR sudah berhubungan jauh jauh hari ketika masih memiliki pasangan masing masing alias berselingkuh, dan jika benar itu terjadi artinya benar benar pelanggaran moral berat, alangkah tidak pantasnya seorang pejabat publik melakukan perbuatan hina seperti itu.

 

Tidak hanya sampai di sana, kehadiran SY di kantor DPRD dan perjalanan dinasnya juga harus di investigasi dan di telusuri, apakah fasilitas uang negara seperti SPJ mengarah ke penyalagunaan jabatan. 

Selain sering tidak berada di Muara Enim karena beristri dua tetapi SY tetap menikmati gaji dan fasilitas, Parahnya lagi SY sering mengumbar kata kata jika KR perempuan yang di nikahi SY dekat dengan banyak jenderal di jakarta, SY juga secara jumawa acap kali memperlihatkan sebuah kartu yang di duga keras ada hubungannya dengan Mabes ( kemungkinan kartu keluar masuk gerbang karena KR memiliki kantin di salah satu Mabes ) kartu tersebut itu di gunakan SY untuk menakut nakuti awak media lewat orang lain jika berani membongkar pernikahan sirih tersebut. 

Ketua DPRD kabupaten Muara Enim Dedi Arianto di konfirmasi terkait isu tersebut mengatakan belum mendapatkan laporan. 

DPD PKS Muara Enim maupun Sumsel velum juga melakukan bantahan. 

Sementara itu SY sudah dilaporkan  ke DPP PKS atas dugaan perselingkuhan, nikah sirih, jarang berada di Muara Enim dan daerah pemilihan.

Read More

Baru saja Di lantik, Anggota DPRD Muara Enim Di Duga Ujuk Ujuk nikah Sirih.

Muara Enim. InformasiPers. My. Id

Fakta mengejutkan dari isu perselingkuhan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim fraksi PKS inisial SY dengan perempuan asal kota Jakarta KR ternyata di dapati  informasi jika mereka melangsungkan pernikahan Sirih pasca di lantik menjadi anggota DPRD. 

Dengan begitu adanya, SY yang merupakan pejabat publik Negara dengan sengaja melabrak aturan Negara,  Sebagai suami sama sekali tidak menghargai atau menghormati perempuan sesetia istri sahnya yang tidak di beritahu ketika menikah lagi, dan sebagai kader inti partai dirinya seolah mengacak ngacak marwah Partai PKS sebagai partai Dakwah dan Partai Kader terbaik se Indonesia. 

Dan yang mengejutkan lagi, fakta di lapangan jika pernikahan SY dan KR menjadi berita hangat di kalangan kader PKS Muara Enim dan Sumsel, karena di duga keras jalinan asmara sudah terjalin lama sebelum terjadi pernikahan sirih, ini di perkuat dari pernahnya KR berkunjung  ke kediaman SY di Muara Enim dari Jakarta beberapa bulan sebelum menikah, selain itu di kabarkan juga pernikahan SY dan KR berlangsung ketika baru saja terjadi pertengkaran KR dan suami sahnya, artinya hubungan perselingkuhan tersebut memang terjalin sebelum Ujuk Ujuk alias ketergesahan melangsungkan pernikahan, dari kejadian tersebut muncul istilah perselingkuhan syari'ih di kalangan kader Muara, Enim. 

Meski nasi telah menjadi bubur namun pengurus PKS Muara Enim dan PKS Sumsel diam seribu bahasa dan selama setahun tidak memberi kabar kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS sejak zaman kepemimpinan Sdr Jhon Ries sampai ketua DPD PKS Muara Enim saat ini. 

Ada beberapa fakta menarik selama satu tahun diamnya DPD PKS Muara Enim terkait isu perselingkuhan SY dan KR yang berakhir ke pernikahan sirih tersebut yaitu sentimental kepemimpinan, vonis penghakiman, penyakit hasad dan rasa takut atas perbuatan salah terhadap calon pengganti antar waktu jika SY di pecat sebagai anggota DPRD Muara Enim dan Kepartaian. 

Adapun Sosok tersebut adalah Syerin Apriandi biasa di sapa Bung Asep, Aktivis ternama Muara Enim dengan sepak terjang paling terbukti tetapivmemiliki jiwa sosial dan kedermawanan yang tinggi, wajar saja jika pengurus partai terdahulu yang saat ini menjabat juga sebagai Anggota DPRD Muara Enim merasa khawatir. 

Sementara itu Syerin Apriandi di konfirmasi melalui pesan whats App minggu (18/jan/2026) terkait isu sentimental kepemimpin tersebut menerangkan  jika dirinya bergabung di PKS sejak masih Partai Keadilan dan kebetulan tinggal di kantor Partai Keadilan,diri bercerita saat itu menjadikan PKS besar di Muara Enim sungguh lelah dan berdarah darah artinya PKS di Muara Enim tidak besar dengan sendiri, mungkin saja pengurus Yang baru tidak mengetahui fakta tersebut jika kami ini meski tidak terlibat pengkaderan kami berdarah PKS, dan jika terjadi sentimental wajar wajar saja dan saya maklumi karena beberapa pengurus PKS bahkan ada yang mutasian dari luar Muara Enim. 

Terkait mungkin saja pengurus Partai memvonis pengahakiman terhadapnya, dirinya mengatakan bisa saja terjadi tetapi dirinya hanya mengingatkan sebagai kader partai dakwah memvonis hal yang belum tentu terjadi adalah hal yang naif, kader juga belum tentu benar non kader juga belum tentu salah artinya di mata Allah jangan jangan tukang becak yang dahulu masuk surga di banding kita yang mengaku soleh. 

Terakhir dirinya berharap jika polemik ini tidak meluas hanya karena kesalahan seseorang, karena siapapun yang mencalonkan diri sebagai Caleg tentu berharap sama untuk di lantik, akan menjadi berbahaya jika tidak di sikapi dengan cepat, sebab jangan sampai publik menilai jika Partai PKS cenderung melindungi kadernya berbuat salah dan seolah non kader tidak berhak memiliki kesempatan menjadi wakil rakyat, tentulah hal hal tersebut jangan sampai terjadi karena saat ini di zaman digitalisasi bisa saja netizen, tiktok, podcas media media nasional dapat memberitakan kejadian ini dan tentu saja dapat merugikan Partai PKS secara luas dan berdampak kurangnya minat non kader mencalonkan diri di PKS lagi. 

Sampai dengan berita ini di turunkan belum ada bantahan dari DPD PKS Muara Enim maupun Sumsel terkait isu tersebut. 

Dedi Arianto ketua DPRD Muara Enim juga belum mendapatkan laporan. 

Sementara itu PKS pernah memecat Anggota DPRD Jawa Tengah karena menikah sirih. 

Terakhir dari informasi yang di dapat, terkait kejadian tersebut telah sampai di Dewan Pimpinan Pusat dan disposisi Presiden PKS pemimpin partai berkalimat Adil. 

Read More

Di Duga Peternakan Ilegal tidak memiliki Izin,sudah cukup Lama Beroperasi dan di pinggir Permukiman Penduduk setempat.

Perusahaan Peternakan yang sudah puluhan Tahun beroperasi(Ilegal) 

Di lihat dari keterang beberapa Nara sumber yang dapat di Percaya, Peternakan Ayam Potong maupun Ayam petelur yang terletak di wilayah Desa Lembak Kecamatan

Lembak Kabupaten Muara Enim

Sumatra Selatan. Tepatnya di 

Pingiran jalan Desa menuju Desa Tapus. Dan peternakan yang cukup Besar Tersebut bersebelahan dengan perkampungan. 

Berdasarkan Pantauan Media ini, 

Minggu ( 11 - 01 - 2026 ) 

Melihat dari apa yang terpantau di lapangan dari keluhan beberapa

Warga sekitar peternakan. Masalah

Di antaranya Banyaknya lalat di Rumahnya tapi yang mana, walaupun warga tersebut menjelaskan, tetapi jangan mengambil fotonya, kami tidak Enak karena masih bertetangga

Jelas(IM) Tambahnya peternakan Ini di Duga tidak mempunyai Izin, 

Bau tak sedap kalau terbawa Angin, dan lagian Limbah dari Peternakan

Ini Melewati di depan Rumah, apa lagi kalau Posisi musim Hujan,kotoran Ayam dari Peternakan terbawa arus Air Hujan 

seperti zaman sekarang ini. Jelas

Warga tersebut. 

Di tambah salah satu penjelasan Warga yang lainnya yang engan namanya di sebutkan," Berkata

Keluhan masalah lalat . Dan hanya

Dapat Dampaknya saja," Jelasnya. 

Kemudian Media ini bertemu salah satu pengurus , Kepala kandang

( U  ) dan singkat cerita Media ini

Mengkonfirmasi masalah adanya

Isu Tidak adanya perizinan," Dan 

(U) menjawab,"  Walaupun tidak mempunyai Izin, kami kan ada

Pengurusnya." Jawabnya dengan

Nada tidak senang. 

Dan kemudian beberapa waktu yang lalu ada Nara sumber yang dapat di Percaya pegawai kecamatan Desa Lembak Kabupaten Muara Enim,setelah

Di Konfirmasi oleh Media ini 

Menjelaskan," Bahwa kalau peternakan Hanya mempunyai, Izin mendirikan Bangunan ( IMB) , 

Jelasnya. 

Setelah mengetahui dari banyaknya

Desas desus yang beredar tentang

Banyaknya Perusahaan yang tidak

Mengantongi Izin, Media ini, mengkonfirmasi Dinas DLH

( Alfarizal ) Kabupaten Muara Enim

Dan langsung menanggapi dan menyikapi," Siap, kito cek dan pelajari," Jelasnya. 

Warga berharap kepada pihak Dinas yang terkait, agar Dapat kiranya dapat segera menyelesaikan permasalahan ini karena, Dampak 

Peternakan yang berdampingan dengan permukiman Penduduk sangatlah berbahaya sekali bagi kesehatan warga dan Lingkungan sekitar. Apa lagi tidak memiliki Izin-

Izin yang sudah di tentukan, Beberapa Peraturan yang sudah di tentukan dari Pemerintah Daerah

Dan Undang -Undang yang berlaku

Di Negara kesatuan Republik  Indonesia Ini. 

Bersambung , untuk kelanjutannya! 

Read More

Perkuat Eksistensi di Kalimantan Utara, DPP AKPERSI Resmi Serahkan Mandat dan SK Kepengurusan DPP.

InformasiPers. My. Id --Jakarta

Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi

Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) 

secara Resmi Menyerahkan Mandat

dan surat Keputusan(SK) Kepengurusan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI

Provinsi Kalimantan Utara Syamsudin, Sekretaris Daerah

(SEKDA) Ramses Halomoan Lubis. 

Serta Bendahara Muhamad O

Sarade. Dan di ambil Sebagai bagian dari Komitmen Organisasi

dalam memperluas Jaringan

Serta  meningkatkan Profesionalisme Insan Pers di

Wilayah Kalimantan 15 - 01 - 2026.

Penyerahan Dokumen Penting tersebut di lakukan Langsung Oleh Ketua Umum DPP AKPERSI. 

Rhino Triyono, S. Kom., SH., C, IJ., 

C. BJ., C. EJ., C.F.L.E., C. IKJ., di 

Dampingi oleh Sekretaris Jendral

DPP  AKPERSI. Budianto, C. BJ., C.ILJ. Profesi Penyerahan ini 

Menandai Legalitas Operasional

Pengurus DPD Kalimantan Utara

Untuk mulai menjalankan Roda

Organisasi dan Program kerja

Di Daerah. 

Dalam sambutannya. Ketua Umum 

DPP AKPERSI, Rhino Triyono. 

Menekankan pentingnya sinergi

antara pengurus Daerah Dengan Pusat, Penyerahan Mandat ini bukan sekadar Simbolis, melainkan

Amanah untuk menjaga integritas

Pers dan memberikan Perlindungan

Serta edukasi bagi Jurnalis di 

Kalimantan Utara agar tetap

bekerja sesuai Kode etik,"ujarnya.

Acara yang berlangsung Khidmad

Ini juga di hadiri oleh Perwakilan

dari Daerah tetangga, yakni Ketua

DPD AKPERSI Kalimantan Timur

Beserta sekretaris Daerah (sekda) 

DPD AKPERSI Kalimantan Timur. 

Kehadiran mereka menunjukkan

Solidaritas Antara Wilayah di Pulau Kalimantan, Guna membangun

Kolaborasi Kolaborasi Strategis, 

dalam memajukan Industri Media. 

Dan Kesejahteraan Wartawan. 

Sekjen DPP AKPERSI Budianto, 

Menambahkan Bahwa dengan

terbentuknya kepengurusan di

Kalimantan Utara. AKPERSI di harapkan dapat menjadi Wadah

Aspirasi yang Kuat bagi para Jurnalis lokal serta menjadi Mitra

Strategis bagi Pemerintah Daerah. 

dalam penyebaran Informasi 

Yang akurat dan berimbang. 

Dengan di Terima SK ini, DPD AKPERSI Kalimantan Utara kini

Memiliki Legitimasi penuh untuk

Menyusun struktur kepengurusan

Yang Solid dan melakukan Audensi

dengan berbagai Instansi terkait di

tingkat Provinsi. 

Asosiasi Keluarga Pers Indonesia

(AKPERSI) adalah Organisasi profesi Pers yang berfokus pada

Penguatan Kapasitas jurnalis. 

Advokasi Hukum, dan pengembangan kemitraan strategis

Untuk menciptakan Ekosistem

Media yang sehat di Indonesia. 

Narasumber : Tim AKPERSI DPP

Read More

Diduga tak satupun anggota DPRD kota Prabumulih yang kerja di Kantor DPRD saat AMPERA dan GARDA PRABOWO berkunjung

Prabumulih – Senin, 12 Januari 2026

INFORMASI PERS.MY.ID

Suasana tak biasa terjadi di Kantor DPRD Kota Prabumulih pada hari kerja, Senin (12/1/2026). Kantor wakil rakyat tersebut terpantau kosong tanpa kehadiran satu pun anggota dewan, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Peristiwa ini terungkap saat sejumlah anggota LSM AMPERA dan ORMAS Garda Prabowo mendatangi Kantor DPRD Kota Prabumulih dengan tujuan menyampaikan aspirasi serta berharap dapat berdialog langsung dengan salah satu dari 30 anggota DPRD yang ada.

Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Tak satu pun anggota DPRD dapat ditemui.

“Kami sudah menanyakan langsung ke pihak protokol kantor dewan, tetapi mereka terlihat kebingungan. Sepertinya memang tidak ada satu pun anggota dewan yang berkantor hari ini,” ujar Doni, Ketua LSM AMPERA.

Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat mengherankan mengingat hari itu merupakan hari kerja aktif.

“Ini hari kerja. Kok bisa kosong? Harusnya ada anggota dewan yang stand by untuk menerima masyarakat,” tegas Doni.

Nada kecewa juga disampaikan oleh Sulaiman, Ketua Garda Prabowo yang akrab disapa Sulex.

“Saya sangat kecewa. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi, tapi tak satu pun anggota DPRD hadir. Padahal DPRD adalah wadah resmi penampung aspirasi rakyat, itu tugas utama mereka,” ujarnya.

Menurutnya, absennya seluruh anggota DPRD di jam kerja bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut komitmen moral sebagai wakil rakyat.

Kondisi ini dinilai berpotensi memicu spekulasi publik terkait tingkat kehadiran, kedisiplinan, serta keseriusan anggota DPRD dalam menjalankan amanah rakyat, mengingat DPRD memiliki fungsi strategis dalam pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

“Kekosongan anggota dewan di hari kerja seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik. DPRD seharusnya sigap dan hadir mengawal kepentingan masyarakat,” tambah Doni.

Sulex pun menegaskan bahwa situasi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen wakil rakyat.

“Jika benar tak ada satu pun yang berkantor saat jam kerja, ini patut dipertanyakan. Di mana tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat?” tegasnya.

Sorotan tajam juga datang dari kalangan pers. Fikriandi, Ketua DPC AKPERSI Kota Prabumulih, menyayangkan kejadian tersebut.

“DPRD terlahir sebagai wakil rakyat. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, seharusnya wakilnya hadir dan siap. Jika kejadian seperti ini diduga sering terjadi, maka patut dipertanyakan: di mana keterwakilan rakyat itu, di mana wadah aspirasi, dan di mana transparansi kebijakan yang selama ini mereka sandang?” ujar Fikriandi.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini layak menjadi bahan diskusi publik demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan masyarakat.

Sumber AMPERA-GARDA PRABOWO 

Read More