Muara Enim
InformasiPers. My. Id.
Penyalahgunaan proyek Pokir (Pokok-pokok Pikiran) oknum anggota legislatif merupakan salah satu modus korupsi yang rawan terjadi di daerah, Proyek ini sering disalahgunakan dari tujuan aslinya—menampung aspirasi masyarakat—menjadi alat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
Oknum anggota dewan diduga meminta fee atau persentase tertentu dari nilai proyek kepada kontraktor yang mengerjakan proyek pokir tersebut.
Selanjutnya sering terjadi intervensi dalam penunjukan kontraktor atau bahkan mengatur pemenang lelang pada dinas teknis (SKPD) terkait untuk mengerjakan proyek tersebut, yang bertentangan dengan fungsi pengawasan mereka.
Penggunaan untuk Kepentingan Pribadi/Politik: Dana yang seharusnya untuk pembangunan daerah dialihkan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian aset atau pembiayaan kegiatan politik.
Keterlibatan oknum dalam "mafia pokir" di lingkungan dinas tentulah merugikan dan berdampak rusaknya kualitas infrastruktur, tidak tepat sasaran pembangunan, serta kerugian keuangan negara yang signifikan.
Sementara itu menurut sumber di kabupaten Muara Enim akan terjadi pelaporan proyek Pokir Anggota DPRD fraksi PKS inisial JR ke Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam waktu dekat.
Dugaan mengarah ke penyalahgunaan jabatan dan wewenang, terindikasi ikut mengarahkan pemenang tender, dan bukan tidak mungkin menerima aliran dana dari pihak kontraktor.
Adapun dasar dugaan mengarah ke persongkolan jahat, kongkalikong, di karenakan saling kenal baik antara kontraktor dan JR.
Di duga keras agar tidak terlacak modus yang di gunakanpun mengunakan perusahaan luar kota.
Dugaan tersebut mengarah ke proyek pembangunan Balai di salah satu desa di kecamatan Gunung Megang tetapi pelaporan di lakukan kolektif pada seluruh proyek pokir oknum JR di instansi lain.
Karena sudah menjadi perhatian publik sejak lama tehadap isu pokir, tentulah pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim memprioritaskan pengusutan jika terjadi pelaporan nanti.
Dengan baru di lantiknya Kajari Muara Enim, tentulah pasti akan banyak apresiasi masyarakat dan dukungan penuh kepadanya dalam mengusut uang rakyat yang telah menguap ke kantong koruptor rakus dan berdasi.
Diharapkan rasa keadilan masyarakat dapat di tegakkan dan koruptor ala wakil rakyat dapat di tuntaskan sampai ke meja hijau.
Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu.
Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi.
