Muara Enim.
InformaaiPers. My. Id.
Sudah menjadi perhatian publik, dan rumorpun semakin kencang atas dugaan proyek pokok pikiran (POKIR) terindikasi acap kali menjadi ajang tekanan, pengarahan pemenang tender yang sudah barang tentu merupakan perbuatan tidak terpuji serta melanggar hukum karena sebagai pejabat publik DPRD juga sebagai lembaga pengawasan yang ikut mengawasi bukannya turut campur mengarahkan.
Atas keresahan tersebut menurut sumber akan terjadi pelaporan ke Aparat Penegak Hukum terkait Proyek Pokir salah satu Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim fraksi PKS.
Sumber tersebut memastikan pelaporan tersebut di lakukan dalam waktu dekat, dan setiap perkembangan Update di sampaikan ke media.
Sumber tersebut menjelaskan ada indikasi sambut menyambut antara vendor atau rekanan yang mengerjakan proyek proyek pokir dari Anggota DPRD Fraksi PKS yang lama ke Anggota DPRD yang baru meski berbeda dapil, lebih rincinya di duga keras vendor tersebut memang ada kedekatan dengan oknum tersebut.
Vendor tersebut pernah mengerjakan proyek jalan dalam kota di dinas PUPR pokir mantan Anggota DPRD fraksi PKS, di tahun 2025 kemarin vendor tersebut kembali mengerjakan proyek pembangunan balai desa di Dinas PMD pokir oknum Anggota DPRD fraksi PKS yang baru di lantik inisial JR.
Agar terlihat rapi di duga modus yang digunakan dengan sintem pinjam perusahaan.
Antara JR, YE ( Mantan DPRD) dan vendor tersebut berteman dan saling kenal , artinya ada indikasi dugaan proyek teman ke teman dalam bahasa hukum Nepotisme.
Menurut kabar juga JR dan YE sama sama pengurus partai di DPD PKS.
Hal tersebutlah yang menjadi dasar dugaan pelaporan, apalagi menurut kabar jalan yang di kerjakan oleh Vendor tersebut mendapat temuan hasil pemeriksaan BPK.
Dasar dugaan pokir oknum DPRD JR di lingkup Dinas PMD tersebut akan di kolektif kan ke seluruh pokir. pokirnya di Dinas lain seperti, jalan produksi dan lain lain.
Sumber tersebut mengatakan dirinya meminta APH untuk mendalami apakah telah terjadi aliran dana ke Oknum JR dan dinas terkait serta pihak ULP pada pelaksanaan proyek pokir tersebut.
Selain itu juga jika memang terjadi begitu adanya, patut di duga mutu pekerjaan di pertanyakan. Suatu kewajaran pada pengerjaan jalan sebelumnya mendapat temuan BPK.
Dirinya meminta kepada Aparat penegak hukum (APH)untuk menindak tegas sampai ke meja hijau, sebagai bentuk pelajaran bagi siapa saja yang rela bermain mata dengan pihak ketiga.
Ketua DPD PKS Muara Enim Marutha Kristian di mintai pendapat melalui pesan whats App terkait keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan proyek pokir Anggota Dewannya yang baru di lantik sampai berita ini di turunkan belum memberikan tanggapan alias contreng satu.
Ust Toha salah satu pengurus PKS provinsi Sumsel juga belum menanggapi.
